REFERENSI - "Ketangguhan sejati sebuah bangsa tidak diukur saat keadaan normal, melainkan ketika bencana datang dan sanitasi menjadi garis hidup antara harapan dan penyakit."

Ketika Bumi Berguncang, Sanitasi Runtuh

Pagi itu, 6 Februari 2023, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Turki dan Suriah. Dalam hitungan detik, ribuan bangunan runtuh, termasuk sistem air bersih dan sanitasi yang telah dibangun puluhan tahun. Tiga hari setelah gempa, bukan hanya trauma dan kesedihan yang melanda para penyintas, tetapi juga ancaman wabah penyakit. Tanpa jamban yang layak, air bersih yang aman, dan sistem pembuangan limbah yang berfungsi, pengungsian berubah menjadi medan ancaman epidemi.

Di Indonesia, kisah serupa terus berulang. Gempa Cianjur November 2022 menyisakan 76.000 jiwa mengungsi tanpa akses sanitasi layak. Banjir Jakarta Januari 2025 merendam ribuan jamban dan mencemari sumur-sumur penduduk. Erupsi Gunung Semeru Desember 2021 memaksa ribuan warga tinggal di pengungsian dengan fasilitas sanitasi darurat yang minim.

Inilah realitas yang sering terlupakan dalam manajemen bencana: sanitasi lingkungan bukan prioritas kedua atau ketiga, melainkan kebutuhan primer yang menentukan apakah bencana akan diikuti oleh bencana kesehatan yang lebih besar. Pertanyaannya: sudahkah kita memiliki sistem penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang tangguh untuk menghadapi keadaan darurat?

Jejak Kelam: Ketika Sanitasi Diabaikan dalam Bencana

Sejarah mencatat bahwa bencana sekunder—penyakit yang timbul akibat buruknya sanitasi pasca-bencana—sering kali membunuh lebih banyak orang daripada bencana primer itu sendiri. Gempa bumi Haiti tahun 2010 menewaskan sekitar 220.000 orang. Namun, sembilan bulan kemudian, wabah kolera yang disebabkan oleh buruknya sanitasi di kamp-kamp pengungsian menambah 10.000 korban jiwa lagi.

Tsunami Aceh 2004 juga meninggalkan pelajaran serupa. Dari sekitar 230.000 korban jiwa, tidak sedikit yang meninggal bukan langsung karena tsunami, tetapi karena penyakit yang menyebar di pengungsian—diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit—akibat sanitasi yang buruk dan air bersih yang terkontaminasi.

Di Indonesia, kesadaran tentang pentingnya sanitasi dalam keadaan darurat mulai tumbuh setelah berbagai bencana besar. Namun, implementasinya masih jauh dari ideal. Laporan evaluasi pasca-bencana sering menemukan pola yang sama: terlambatnya penyediaan jamban darurat, kurangnya air bersih, tidak adanya sistem pembuangan limbah yang memadai, dan minimnya tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih.

Kementerian Kesehatan RI baru menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, yang mencakup kesehatan lingkungan pada situasi darurat. Namun, regulasi khusus tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada keadaan tertentu seperti bencana, wabah, atau konflik sosial masih perlu diperkuat implementasinya.

Data yang Memprihatinkan: Sanitasi Darurat yang Terabaikan

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia mengalami 3.544 kejadian bencana dalam setahun—rata-rata hampir 10 bencana per hari. Bencana-bencana ini mengakibatkan 5,3 juta jiwa terdampak, dengan ratusan ribu mengungsi dan membutuhkan layanan sanitasi darurat.

Namun, evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 42 persen lokasi pengungsian yang memiliki jamban darurat dengan rasio yang memadai sesuai standar Sphere (standar kemanusiaan minimum)—yaitu 1 jamban untuk 20 orang. Lebih memprihatinkan lagi, hanya 28 persen jamban darurat yang memenuhi syarat kesehatan, seperti memiliki pintu yang bisa dikunci, lantai yang tidak licin, ventilasi yang cukup, dan sistem pembuangan yang aman.

Untuk air bersih, data yang sama menunjukkan bahwa 67 persen pengungsian mengalami kekurangan air bersih pada minggu pertama pasca-bencana. Standar minimum adalah 15 liter per orang per hari, tetapi banyak pengungsian yang hanya mampu menyediakan 3-5 liter per orang per hari. Kondisi ini memaksa pengungsi untuk menggunakan air dari sumber yang tidak aman, meningkatkan risiko penyakit berbasis air.

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Disasters (2022) menganalisis 50 kejadian bencana di Asia Tenggara dan menemukan bahwa 78 persen Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular di pengungsian terjadi karena sanitasi yang buruk. Penyakit yang paling umum adalah diare akut (68 persen kasus), infeksi kulit (45 persen), dan infeksi saluran pernapasan (38 persen).

Penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2023 tentang manajemen sanitasi pasca-bencana di Indonesia menemukan bahwa salah satu masalah utama adalah ketidaksiapan sumber daya manusia. Hanya 23 persen tenaga sanitasi lingkungan yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan darurat. Padahal, penanganan sanitasi darurat membutuhkan keahlian khusus yang berbeda dari penanganan sanitasi rutin.

Lebih jauh, data WHO tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam situasi konflik dan bencana berkepanjangan, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan peningkatan angka kematian hingga 60 persen dibandingkan dengan angka kematian akibat bencana primer. Ini menegaskan bahwa sanitasi dalam keadaan darurat adalah masalah hidup atau mati.

Refleksi Kritis: Mengapa Selalu Terlambat dan Kurang Siap?

Dalam pengalaman saya terlibat dalam penanganan sanitasi pasca-bencana, saya sering menemukan pola yang sama: keterlambatan respons, ketidaksiapan logistik, dan improvisasi yang tidak efisien. Pertanyaannya: mengapa pola ini terus berulang?

Pertama, sanitasi sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder dalam manajemen bencana. Prioritas pertama selalu evakuasi korban, pemberian makanan, dan shelter (tempat tinggal sementara). Sanitasi baru dipikirkan ketika sudah ada yang sakit atau ketika bau tidak sedap mulai menyebar. Padahal, sanitasi yang buruk adalah bom waktu yang akan meledak dalam bentuk wabah penyakit.

Saya masih ingat saat menangani sanitasi di pengungsian gempa Lombok 2018. Pada hari ketiga, seorang koordinator lapangan mengatakan, "Pak, fokus kita dulu ke tenda dan makanan. Untuk jamban, nanti saja kalau sudah ada yang complaint (mengeluh)." Tiga hari kemudian, puluhan anak mengalami diare, dan barulah jamban darurat didirikan dengan tergesa-gesa.

Kedua, tidak adanya sistem standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terlatih. Setiap kali bencana terjadi, seolah kita memulai dari nol. Tidak ada rapid assessment (penilaian cepat) yang sistematis tentang kebutuhan sanitasi, tidak ada checklist (daftar periksa) peralatan sanitasi darurat yang harus disiapkan, dan tidak ada tim khusus yang terlatih untuk penanganan sanitasi darurat.

Ketiga, koordinasi antar-sektor dan antar-lembaga yang lemah. Sanitasi darurat membutuhkan koordinasi antara BNPB, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat. Namun, koordinasi ini sering tidak berjalan baik karena tidak ada command system (sistem komando) yang jelas.

Keempat, keterbatasan logistik dan infrastruktur. Jamban darurat, tangki air, klorin untuk disinfeksi, sabun, dan peralatan sanitasi lainnya sering tidak tersedia atau terlambat datang. Ketika bencana besar terjadi, stok peralatan sanitasi darurat di gudang-gudang daerah sering tidak memadai.

Kelima, kurangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengungsi sering diperlakukan sebagai objek bantuan yang pasif, padahal mereka adalah sumber daya manusia yang bisa diberdayakan untuk mengelola sanitasi mereka sendiri. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sanitasi darurat jauh lebih efektif dan berkelanjutan.

Sistem Sanitasi Darurat yang Tangguh dan Responsif

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada keadaan tertentu membutuhkan sistem yang tangguh, responsif, dan berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Berikut adalah kerangka yang perlu dibangun:

Pertama, kesiapsiagaan (preparedness). Setiap daerah rawan bencana harus memiliki rencana kontinjensi sanitasi darurat yang detail. Ini mencakup: pemetaan sumber daya (lokasi gudang logistik, pemasok jamban darurat, sumber air alternatif), tim siaga sanitasi yang terlatih, dan stok peralatan sanitasi darurat yang memadai. Simulasi dan pelatihan rutin harus dilakukan agar tim siap bertindak cepat ketika bencana terjadi.

Kedua, respons cepat (rapid response). Dalam 24 jam pertama pasca-bencana, tim sanitasi darurat harus sudah melakukan rapid assessment untuk menentukan kebutuhan sanitasi. Dalam 48 jam, penyediaan air bersih minimal dan jamban darurat harus sudah tersedia. Kecepatan respons sangat krusial karena setiap hari keterlambatan meningkatkan risiko wabah penyakit.

Ketiga, standar minimum sesuai Sphere Standards. Setiap intervensi sanitasi darurat harus mengikuti standar minimum kemanusiaan, yaitu: minimal 15 liter air per orang per hari (untuk minum, memasak, dan kebersihan personal), 1 jamban untuk maksimal 20 orang (atau 1 untuk 50 orang pada fase awal darurat), jarak jamban maksimal 50 meter dari tempat tinggal, jamban terpisah untuk laki-laki dan perempuan dengan rasio 1:3, dan sistem pembuangan limbah yang aman.

Keempat, pendekatan partisipatif dan inklusif. Masyarakat pengungsi harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi. Bentuk komite sanitasi yang terdiri dari perwakilan pengungsi, termasuk perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas. Mereka yang menggunakan fasilitas sanitasi adalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengelolanya dengan baik.

Kelima, teknologi tepat guna. Dalam situasi darurat, teknologi sanitasi harus sederhana, murah, cepat dibangun, dan mudah dioperasikan. Jamban darurat bisa menggunakan sistem septic tank (tangki septik) portabel atau pit latrine (jamban cubluk) sederhana dengan slab (lantai) yang higienis. Untuk air bersih, bisa menggunakan sistem filtrasi sederhana atau klorinasi. Teknologi canggih yang membutuhkan listrik atau perawatan rumit tidak cocok untuk situasi darurat.

Keenam, pengendalian penyakit dan surveilans. Tim sanitasi darurat harus bekerja sama dengan tim kesehatan untuk melakukan surveilans penyakit berbasis lingkungan. Pantau angka kejadian diare, infeksi kulit, dan penyakit lain yang terkait sanitasi. Jika ada indikasi peningkatan kasus, intervensi segera harus dilakukan—bisa berupa perbaikan kualitas air, penambahan jamban, atau kampanye cuci tangan.

Ketujuh, transisi dari darurat ke pemulihan. Sanitasi darurat adalah solusi sementara. Harus ada rencana transisi yang jelas dari fase darurat ke fase pemulihan dan rekonstruksi. Ketika pengungsi mulai kembali ke rumah atau direlokasi, mereka harus dibantu membangun sistem sanitasi permanen yang lebih baik dari sebelumnya—konsep build back better (membangun kembali lebih baik).

Kedelapan, penguatan kapasitas tenaga sanitasi lingkungan. Mereka adalah garda terdepan dalam penanganan sanitasi darurat. Pelatihan khusus tentang sanitasi darurat, termasuk rapid assessment, teknologi sanitasi darurat, manajemen logistik, dan komunikasi risiko, harus diberikan secara berkala. Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki tim sanitasi darurat yang terlatih dan siap dikerahkan.

Visi Masa Depan: Sanitasi Tangguh untuk Bangsa yang Tangguh

Bayangkan sebuah Indonesia di masa depan di mana ketika bencana terjadi, dalam waktu 24 jam, setiap pengungsi sudah memiliki akses terhadap air bersih dan jamban yang layak. Di mana tidak ada lagi anak yang meninggal karena diare di pengungsian. Di mana sistem sanitasi darurat kita menjadi model bagi negara-negara lain. Visi ini bukan mimpi yang mustahil.

Jepang, negara yang sering dilanda gempa dan tsunami, memiliki sistem sanitasi darurat yang sangat baik. Dalam hitungan jam setelah bencana, mobile toilet units (unit jamban bergerak) sudah dikirim ke lokasi pengungsian. Setiap rumah tangga memiliki emergency sanitation kit (kit sanitasi darurat) yang berisi kantong plastik biodegradable untuk jamban darurat, disinfektan, dan sabun. Ini adalah hasil dari pembelajaran panjang dan investasi dalam kesiapsiagaan.

Kepada para tenaga sanitasi lingkungan, khususnya yang tergabung dalam tim rapid response sanitasi darurat, terima kasih atas pengabdian kalian. Tugas kalian sering dilakukan dalam kondisi yang sangat sulit—di tengah reruntuhan, lumpur, genangan air, atau bahkan ancaman bencana susulan. Namun, ketahuilah bahwa setiap jamban darurat yang kalian bangun, setiap liter air bersih yang kalian distribusikan, adalah nyawa yang kalian selamatkan.

Kepada pemerintah, investasikan dalam sistem kesiapsiagaan sanitasi darurat. Alokasikan anggaran yang memadai untuk pelatihan, logistik, dan infrastruktur. Jadikan sanitasi sebagai prioritas utama dalam manajemen bencana, bukan sebagai urusan belakangan.

Kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, siapkan diri dan keluarga. Ketahui di mana sumber air alternatif, bagaimana membuat jamban darurat sederhana, dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dalam kondisi darurat. Kesiapsiagaan dimulai dari setiap rumah tangga.

Sanitasi dalam keadaan darurat adalah ujian sejati dari ketangguhan sistem kesehatan masyarakat kita. Mari kita pastikan bahwa ketika bencana datang—dan ia pasti akan datang—kita tidak hanya siap dengan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga dengan sistem sanitasi yang melindungi martabat dan kesehatan setiap orang yang terdampak.

"Bencana menguji ketangguhan kita, tetapi sanitasi yang baik membuktikan kemanusiaan kita. Karena dalam keadaan tersulit sekalipun, setiap orang berhak hidup dengan bermartabat."

Daftar Pustaka
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Data dan informasi bencana Indonesia tahun 2023. Jakarta: BNPB.

Connolly, M. A., Gayer, M., Ryan, M. J., Salama, P., Spiegel, P., & Heymann, D. L. (2004). Communicable diseases in complex emergencies: Impact and challenges. The Lancet, 364(9449), 1974-1983.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2023). Evaluasi penanganan kesehatan lingkungan dalam situasi bencana 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Reed, B.,Mond, B., Mena, R., & Villalobos, J. (2022). Emergency sanitation interventions in disaster response: A systematic review. Disasters, 46(3), 567-589.

Sphere Association. (2018). The Sphere handbook: Humanitarian charter and minimum standards in humanitarian response (4th ed.). Geneva: Sphere Association.

Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Bencana. (2023). Kajian manajemen sanitasi pasca-bencana di Indonesia: Tantangan dan solusi. Yogyakarta: UGM Press.

Watson, J. T., Gayer, M., & Connolly, M. A. (2007). Epidemics after natural disasters. Emerging Infectious Diseases, 13(1), 1-5.

World Health Organization. (2023). Water, sanitation and hygiene in health care facilities: Practical steps to achieve universal access to quality care. Geneva: WHO Press.

World Health Organization & UNICEF. (2015). Water, sanitation and hygiene in health care facilities: Status in low and middle income countries and way forward. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. (2013). Technical notes on drinking-water, sanitation and hygiene in emergencies. Geneva: WHO Press.

Wisner, B., & Adams, J. (Eds.). (2002). Environmental health in emergencies and disasters: A practical guide. Geneva: WHO Press.

Jangan lupa like kalau informasi ini bermanfaat, tinggalkan jejak positif di kolom komentar, dan share ke temenmu agar mereka juga dapat manfaat yang sama ya!

Salam
Arda Dinata, adalah Penulis Produktif dan Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) Ahli Muda di Loka Labkesmas Pangandaran, Kemenkes RI.

#SanitasiDarurat #ManajemenBencana #KesehatanLingkungan #SiagaBencana #SanitasiTangguh

Jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah ini dan mengikuti kami di saluran WhatsApp "ProduktifMenulis.com (Group)" dengan klik link ini: WhatsApp ProduktifMenulis.com (Group) untuk mendapatkan info terbaru dari website ini.